VIRAL TAHANAN NARKOTIKA MAKAN DI RESTORAN BERSAMA POLISI, RULES GAJAH DESAK KAPOLRES ASAHAN DIEVALUASI: JANGAN BIARKAN KREDIBILITAS KAPOLRI TERCORENG!

Advertisement

VIRAL TAHANAN NARKOTIKA MAKAN DI RESTORAN BERSAMA POLISI, RULES GAJAH DESAK KAPOLRES ASAHAN DIEVALUASI: JANGAN BIARKAN KREDIBILITAS KAPOLRI TERCORENG!

Admin Warta
Wednesday, November 18, 2026


VIRAL TAHANAN NARKOTIKA MAKAN DI RESTORAN BERSAMA POLISI, RULES GAJAH DESAK KAPOLRES ASAHAN DIEVALUASI: JANGAN BIARKAN KREDIBILITAS KAPOLRI TERCORENG!




DPP GENERASI NEGARAWAN INDONESIA (GNI)

MEDAN, 18 NOVEMBER 2026 – Polemik video sejumlah tahanan kasus narkotika yang terlihat makan bersama personel kepolisian di sebuah restoran di Kota Medan terus menjadi perhatian publik. Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai etika, kepatutan, prosedur pengawalan tahanan, serta profesionalitas aparat penegak hukum.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Generasi Negarawan Indonesia (DPP GNI), Rules Gajah, S.Kom., angkat bicara dan mendesak Kapolda Sumatera Utara serta Kapolri agar melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Asahan.

Dalam keterangannya kepada awak media saat dijumpai di kantor Jalan Cempaka Raya No. 96, Medan, Rabu (18/11/2026), Rules Gajah menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai peristiwa biasa.

Menurutnya, tindakan aparat dalam membawa tahanan keluar dari lingkungan pengamanan untuk makan di restoran umum harus menjadi bahan pemeriksaan serius, terutama terkait prosedur, kewenangan, dan standar pengamanan tahanan.

KRONOLOGI PERISTIWA

Berdasarkan informasi yang disampaikan Polda Sumatera Utara dan pemberitaan sejumlah media, berikut rangkaian peristiwanya:

1. Senin, 16 November 2026 – Konferensi pers di Mapolda Sumut

Polda Sumatera Utara menggelar konferensi pers pengungkapan kasus narkotika selama 46 hari oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut bersama jajaran.

Dalam kegiatan tersebut, polisi memaparkan barang bukti berbagai jenis narkotika dengan jumlah keseluruhan lebih dari 30 ton. Sejumlah tahanan juga dihadirkan dalam kegiatan tersebut.

2. Seusai konferensi pers – Personel menuju restoran

Setelah kegiatan konferensi pers selesai hingga siang hari, personel Satresnarkoba Polres Asahan yang bertugas membawa tahanan tersebut berencana kembali ke Asahan.

Menurut penjelasan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, personel belum sempat makan sejak pagi. Mereka kemudian singgah di Restoran Kembang, kawasan Jalan Medan–Tanjung Morawa, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

3. Tahanan turut diajak makan

Dalam kesempatan tersebut, sejumlah tahanan kasus narkotika yang berada dalam pengawalan petugas turut diajak makan bersama.

Polda Sumut menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan atas pertimbangan kemanusiaan dan untuk mempermudah pengawasan personel.

Namun, pemandangan sejumlah tahanan berpakaian oranye dan dalam kondisi tangan diborgol sedang menikmati hidangan di restoran bersama aparat kepolisian kemudian memunculkan reaksi dan pertanyaan masyarakat.

4. Selasa, 17 November 2026 – Video menjadi viral

Rekaman peristiwa tersebut menyebar melalui media sosial dan menjadi perbincangan publik.

Masyarakat mempertanyakan kepatutan tindakan tersebut, termasuk standar pengawalan, prosedur membawa tahanan ke tempat umum, serta siapa yang mengambil keputusan dalam kegiatan tersebut.

5. Polda Sumut memberikan klarifikasi dan permohonan maaf

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, membenarkan bahwa personel dalam video merupakan anggota Satresnarkoba Polres Asahan.

Polda Sumut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila tindakan tersebut dinilai kurang pantas.

Polda juga menyatakan bahwa persoalan tersebut telah ditangani Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) untuk memeriksa personel yang terlibat.

6. Rabu, 18 November 2026 – Pemeriksaan Propam menjadi perhatian publik

Pemberitaan ANTARA pada 18 November 2026 menyebutkan bahwa sejumlah personel yang diduga mengajak tahanan makan di restoran sedang diperiksa Propam Polda Sumut untuk mengetahui apakah terdapat ketentuan yang dilanggar.

Hasil pemeriksaan tersebut menjadi hal yang ditunggu masyarakat.

RULES GAJAH: KAPOLRI JANGAN SAMPAI KEHILANGAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Rules Gajah, S.Kom., menyampaikan bahwa persoalan ini menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.

Menurutnya, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kehormatan institusi, terlebih ketika sedang menangani perkara narkotika yang menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia.

"Jangan sampai masyarakat melihat adanya standar yang berbeda dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kita menghormati hak asasi setiap tahanan, termasuk hak memperoleh makanan yang layak. Tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan prosedur, kepatutan, dan standar pengamanan," tegas Rules Gajah.

Ia juga mempertanyakan mekanisme pengambilan keputusan yang menyebabkan para tahanan dibawa makan ke restoran umum.

"Siapa yang memerintahkan? Apakah sudah ada izin dari pimpinan yang berwenang? Bagaimana prosedur pengamanan dilaksanakan? Semua ini harus diperiksa secara transparan. Jangan hanya berhenti pada permintaan maaf," tambahnya.

GNI DESAK KAPOLRES ASAHAN DIEVALUASI

DPP Generasi Negarawan Indonesia menyampaikan sejumlah tuntutan:

  1. Kapolda Sumatera Utara diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Polres Asahan.
  2. Kapolri diminta memastikan pemeriksaan berjalan objektif, profesional, dan transparan.
  3. Propam harus mengungkap siapa pengambil keputusan dan bagaimana prosedur pengawalan tahanan dilaksanakan.
  4. Apabila ditemukan pelanggaran disiplin, kode etik, atau ketentuan lainnya, personel terkait harus diproses sesuai aturan.
  5. Tanggung jawab pimpinan satuan juga harus diperiksa berdasarkan kewenangan dan keterlibatannya.
  6. Apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran yang menjadi tanggung jawab pimpinan, GNI meminta Kapolres Asahan dievaluasi dan pencopotan jabatan dipertimbangkan.
  7. Hasil pemeriksaan perlu disampaikan kepada masyarakat agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

JANGAN SAMPAI HUKUM KEHILANGAN WIBAWA

Rules Gajah menegaskan, pemberantasan narkotika membutuhkan keseriusan seluruh jajaran kepolisian. Karena itu, setiap tindakan aparat harus mencerminkan ketegasan, kedisiplinan, dan profesionalitas.

Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki hak untuk memberikan kritik dan pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum.

"Jangan sampai perjuangan negara memberantas narkotika justru dibayangi persoalan etika dan kepatutan dalam pelaksanaan tugas. Polri harus menjadi contoh dalam menaati aturan. Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui slogan, tetapi melalui tindakan nyata," ungkapnya.

PENUTUP EDITORIAL HUKUM

DPP GNI berharap peristiwa ini menjadi momentum pembenahan internal kepolisian, khususnya dalam pengawasan tahanan dan pelaksanaan tugas personel di lapangan.

GNI tidak meminta agar tahanan diperlakukan secara tidak manusiawi. Setiap orang yang sedang menjalani proses hukum tetap mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi.

Akan tetapi, hak tahanan dan kewajiban aparat menjalankan prosedur pengamanan harus berjalan beriringan.

"Kami meminta Kapolri dan Kapolda Sumut jangan menutup mata. Periksa secara terbuka, tegakkan aturan tanpa pandang bulu, dan evaluasi kepemimpinan apabila ditemukan pelanggaran. Jangan sampai kredibilitas institusi Polri dirusak oleh tindakan yang tidak mencerminkan profesionalitas. Hukum harus tegak, bukan sekadar menjadi slogan," tutup Rules Gajah, S.Kom., Ketua Umum DPP GNI.

NARASUMBER: Rules Gajah, S.Kom.
Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI)

LOKASI: Kantor DPP GNI, Jalan Cempaka Raya No. 96, Medan
TANGGAL: 18 November 2026

EDITORIAL HUKUM | DPP GNI