KENDARAAN TOYOTA BK 1233 QM JADI SOROTAN, KETUA MUI DELI SERDANG Drs. H KAYA HASIBUAN PALSUKAN PLAT KENDARAAN DINAS
DELI SERDANG – Sebuah kendaraan Toyota berwarna hitam dengan nomor polisi BK 1233 QM menjadi sorotan setelah muncul dugaan bahwa kendaraan tersebut merupakan mobil dinas pemerintah yang menggunakan tanda nomor kendaraan berbeda dari identitas aslinya.
Dalam foto yang beredar, terlihat kendaraan Toyota tersebut menggunakan pelat nomor berwarna dasar gelap dengan tulisan putih. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai status kepemilikan kendaraan, kesesuaian nomor registrasi, serta legalitas pelat nomor yang digunakan.
Apabila kendaraan tersebut benar merupakan kendaraan dinas pemerintah yang seharusnya menggunakan pelat merah, masyarakat patut mempertanyakan dasar penggunaan pelat nomor yang berbeda.
ADA APA DENGAN IDENTITAS KENDARAAN?
Persoalan ini perlu diperiksa secara terbuka oleh pihak berwenang. Apakah nomor polisi BK 1233 QM benar terdaftar untuk kendaraan tersebut? Apakah kendaraan itu tercatat sebagai aset pemerintah? Apakah penggunaan pelat yang berbeda telah mendapatkan izin resmi?
DASAR HUKUM YANG PERLU DIPERHATIKAN
Pasal 68 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi STNK dan TNKB.
Pasal 280 UU Nomor 22 Tahun 2009: penggunaan kendaraan tanpa TNKB yang ditetapkan Polri dapat dikenakan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500.000.
Pasal 45 Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021: kendaraan instansi pemerintah menggunakan TNKB berwarna dasar merah dengan tulisan putih.
Pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP: mengatur tindak pidana pemalsuan surat, apabila unsur-unsur pemalsuan sebagaimana ditentukan dalam pasal tersebut terbukti.
DESAK APARAT KEPOLISIAN MELAKUKAN PEMERIKSAAN
Medesak Satlantas Polresta Deli Serdang dan instansi terkait melakukan pemeriksaan terhadap identitas kendaraan tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian nomor rangka, nomor mesin, STNK, TNKB, serta status kepemilikan kendaraan apabila benar merupakan aset pemerintah.
Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
