Kesultanan Negeri Langkat Tegaskan Larangan Pemindahan Hak atas Tanah Adat dan Tanah Kesultanan

Advertisement

Kesultanan Negeri Langkat Tegaskan Larangan Pemindahan Hak atas Tanah Adat dan Tanah Kesultanan

Admin Warta
Friday, September 12, 2025


Untuk Segera Disiarkan
Langkat, 8 Agustus 2025


Maklumat Sultan Sejalan dengan Permen ATR/BPN No. 14/2024 dalam Melindungi Hak Ulayat

Langkat — Dalam upaya menjaga marwah adat dan melindungi tanah pusaka leluhur, Kesultanan Negeri Langkat melalui DYMM Paduka Tuanku Seri Sultan Harimugaya Abdul Djalil Rahmatsyah, Sultan Negeri Langkat/Pemangku Adat/Kepala Kerapatan Adat, pada Jumat 14 Safar 1447 H bertepatan dengan 8 Agustus 2025, mengeluarkan Maklumat Sultan Nomor 001/ML/SL/Safar 1447 H – 2025 M.

Maklumat ini menegaskan larangan keras bagi siapa pun untuk membagi, menjual, menyewa, menggadai, atau memindahkan hak atas tanah pusaka, tanah ulayat, dan tanah eks konsesi/HGU yang merupakan hak turun-temurun Kesultanan Negeri Langkat.


Pertimbangan Maklumat

Sultan Harimugaya Abdul Djalil Rahmatsyah menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut:

  1. Merupakan amanah leluhur yang tidak bisa dipisahkan dari kedaulatan dan kehormatan Negeri Langkat.

  2. Menjadi sumber penghidupan, kesejahteraan, dan identitas bagi rakyat Melayu Langkat.

  3. Harus dijaga sebagai warisan abadi, bukan sekadar harta benda yang dapat diperdagangkan.

  4. Pengalihan hak atas tanah adat dan kesultanan tanpa izin sah dari Sultan dianggap batal demi hukum adat dan hukum negara.


Landasan Hukum

Maklumat Sultan ini memiliki dasar konstitusional dan yuridis yang kuat, antara lain:

  • Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945 yang menjamin pengakuan hak masyarakat hukum adat.

  • UU No. 5 Tahun 1960 tentang UUPA, khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 yang mengakui hak ulayat.

  • UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, melindungi situs sejarah dan tanah istana kesultanan.

  • Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, menegaskan tanah adat bukan milik negara melainkan masyarakat hukum adat.

  • Peraturan Menteri ATR/BPN No. 18 Tahun 2019 tentang penatausahaan tanah ulayat.

  • Hukum Adat Negeri Langkat yang berlaku sejak masa raja-raja terdahulu.


Sejalan dengan Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024

Maklumat Sultan ini diperkuat oleh lahirnya Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan ini menegaskan bahwa:

  • Tanah ulayat masyarakat adat wajib diadministrasikan, diukur, dipetakan, dan dicatat resmi dalam daftar tanah ulayat.

  • Memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh hak pengelolaan atau hak milik bersama atas tanah adat.

  • Memberikan kepastian hukum agar tanah adat tidak bisa dialihkan secara sewenang-wenang.

Dengan adanya aturan ini, posisi tanah adat dan tanah kesultanan menjadi semakin kuat, baik secara adat maupun hukum negara.


Dukungan dari OPTIMIS Sumut

Dato' Arif Fadillah, M.Si, Ketua Orientasi Peradaban Tanah Air Indonesia Menuju Insan Sejahtera (OPTIMIS) Sumatera Utara, menyampaikan dukungannya:

“Maklumat Sultan Negeri Langkat adalah benteng marwah adat. Dengan hadirnya Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024, kini ada landasan hukum negara yang memperkuat hukum adat. Ini adalah sinergi berharga untuk melindungi hak ulayat, mencegah praktik mafia tanah, dan menjaga tanah leluhur agar tetap menjadi milik rakyat Negeri Langkat.”


Pesan Sultan

Dalam penutup maklumatnya, DYMM Sultan Harimugaya Abdul Djalil Rahmatsyah menegaskan:

“Tanah adat dan tanah kesultanan bukan semata harta dunia, tetapi warisan yang harus dijaga sebagai amanah Allah SWT untuk generasi Melayu Langkat. Barang siapa mengkhianati amanah ini, berarti melanggar hukum adat dan hukum negara.”


Penutup

Maklumat Sultan Negeri Langkat ini menjadi momentum penting dalam perjuangan menjaga kedaulatan tanah adat, sekaligus implementasi nyata dari Permen ATR/BPN No. 14/2024.

Dengan adanya pengakuan dan perlindungan ini, diharapkan tanah pusaka, tanah ulayat, dan tanah kesultanan tetap lestari sebagai warisan leluhur, sumber kesejahteraan, dan simbol kejayaan Negeri Langkat bagi anak cucu di masa depan.