Diduga Humas Polda Sumut Bertindak Layaknya Hakim Bagi Wartawan, Soal UKW Jadi Syarat Kemitraan

Advertisement

Diduga Humas Polda Sumut Bertindak Layaknya Hakim Bagi Wartawan, Soal UKW Jadi Syarat Kemitraan

Admin Warta
Wednesday, August 13, 2025


Diduga Humas Polda Sumut Bertindak Layaknya Hakim Bagi Wartawan, Soal UKW Jadi Syarat Kemitraan






Medan – Polemik kembali mencuat di kalangan insan pers Sumatera Utara. Diduga, Humas Polda Sumut baru-baru ini menolak atau mempersulit wartawan yang hendak bermitra, dengan alasan belum memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Kebijakan ini menuai protes keras dari kalangan jurnalis, karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.




Menurut sejumlah wartawan yang mengalami kejadian tersebut, pihak Humas Polda Sumut seolah bertindak sebagai “hakim” yang memutuskan siapa yang layak atau tidak layak diakui sebagai wartawan, hanya berdasarkan kepemilikan sertifikat UKW. Padahal, UU Pers dengan tegas menyatakan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik, dan profesinya dilindungi undang-undang.





“Persyaratan UKW itu bukan dasar hukum yang menentukan sah atau tidaknya seseorang menjadi wartawan. UKW adalah program peningkatan kompetensi, bukan penentu status profesi. Pihak kepolisian tidak seharusnya mengintervensi urusan internal jurnalistik,” tegas salah satu perwakilan media.



Kalangan pers menilai tindakan ini berpotensi membatasi kebebasan pers dan merugikan wartawan yang belum sempat mengikuti UKW, namun tetap bekerja secara profesional dan mematuhi kode etik.



Sejumlah organisasi wartawan juga mengingatkan bahwa kemitraan antara media dan institusi kepolisian seharusnya dibangun atas dasar keterbukaan informasi dan penghormatan terhadap undang-undang, bukan dengan persyaratan yang bertentangan dengan regulasi yang berlaku.



Para jurnalis mendesak Kapolda Sumut untuk mengevaluasi kebijakan yang diambil oleh jajaran humasnya, sekaligus memastikan seluruh prosedur kemitraan pers berjalan sesuai UU Pers No. 40 Tahun 1999, tanpa diskriminasi.



“Kami berharap kepolisian menjadi mitra strategis pers dalam menyampaikan informasi kepada publik, bukan menjadi pihak yang membatasi kerja jurnalistik,” tambahnya.



Kasus ini menjadi perhatian serius di tengah upaya memperkuat sinergi antara media dan aparat penegak hukum, di mana prinsip kebebasan pers dan profesionalisme harus dijaga bersama.




Liputan: TIM